Kontrol di Atas Piring: MBG dan Ilusi Kepedulian Negara

Negara memberi makan. Tapi tidak pernah tanpa konsekuensi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia hadir dengan janji yang sulit ditolak yakni  mengatasi stunting, memperbaiki gizi anak, dan menunjukkan bahwa negara benar benar hadir dalam kehidupan rakyat. Dalam narasi resminya, MBG adalah simbol kemajuan, bukti bahwa negara tidak hanya mengatur, tetapi juga merawat. Namun di balik bahasa kesejahteraan itu, ada sesuatu yang jarang dipertanyakan, mengapa negara begitu ngotot mempertahankan program ini, bahkan ketika kritik datang dari berbagai arah, ketika masalah terus berulang, dan ketika dampaknya justru membahayakan mereka yang seharusnya dilindungi? Pertanyaan ini penting, karena dari sinilah kita mulai melihat bahwa MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari logika kekuasaan yang lebih luas.

Sejak awal peluncurannya, MBG telah dipenuhi dengan berbagai persoalan. Dari kesiapan infrastruktur yang minim, distribusi yang kacau, hingga kualitas makanan yang dipertanyakan. Semua menunjukkan bahwa program ini tidak dibangun di atas fondasi yang kuat. Namun alih alih dihentikan atau dievaluasi secara serius, MBG justru terus diperluas. Di sinilah muncul kejanggalan, kebijakan yang gagal biasanya diperbaiki atau dihentikan. Tapi MBG dipertahankan. Penjelasannya tidak bisa ditemukan dalam bahasa kesejahteraan. Ia harus dicari dalam struktur kepentingan yang bekerja di baliknya.

MBG membuka ruang ekonomi yang sangat besar. Pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, hingga pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menciptakan ekosistem baru yang melibatkan berbagai aktor seperti  pemodal, kontraktor, birokrasi, bahkan aparat negara. Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga tentang mengalirkan dana dalam skala besar melalui jaringan yang terorganisir. Dalam konteks ini, menjadi masuk akal mengapa program ini begitu sulit dihentikan. Yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, tetapi aliran keuntungan dan distribusi kekuasaan.

Salah satu aspek paling mencolok dari MBG adalah potensi keuntungan dalam pengelolaan SPPG. Dengan skema yang ada, satu dapur dapat mendapatkan insentif sekitar enam juta rupiah per hari. Dalam skala tahunan, angka ini menjadi sangat besar. Dalam skala nasional, ia berubah menjadi industri. Di titik ini, MBG berhenti menjadi program sosial. Ia menjadi bisnis. Dan seperti semua bisnis dalam sistem kapitalisme, keuntungan tidak didistribusikan secara merata. Ia terkonsentrasi. Segelintir aktor memperoleh manfaat yang signifikan, sementara mayoritas tetap berada di posisi penerima yang pasif. Ironinya, program yang diklaim untuk mengurangi ketimpangan justru berpotensi memperdalamnya.

Keterlibatan aparat negara dalam program ini semakin memperjelas arah tersebut. Pelibatan TNI dan Polri dalam distribusi dan operasional MBG bukan sekadar solusi teknis untuk persoalan logistik. Ia menandai sesuatu yang lebih serius yakni perluasan peran institusi bersenjata ke dalam ranah ekonomi dan kehidupan sipil. Ketika aparat mulai terlibat dalam pengelolaan program sosial, batas antara kekuasaan militer, birokrasi, dan ekonomi menjadi kabur. Lebih jauh lagi, ketika institusi yang sama berperan sebagai pelaksana sekaligus pengawas, maka ruang untuk akuntabilitas menjadi semakin sempit. Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan tidak lagi netral. Ia menjadi bagian dari infrastruktur kekuasaan.

Dalam praktiknya, aparat negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga mulai terlibat sebagai pengelola bahkan pemilik SPPG. Ini berarti mereka tidak hanya mengontrol jalannya program, tetapi juga mengambil keuntungan langsung dari dalamnya. Di titik ini, batas antara kekuasaan dan bisnis benar benar runtuh. Aparat yang seharusnya berada di posisi netral berubah menjadi aktor ekonomi. Mereka tidak hanya mengamankan program, tetapi juga menjadi bagian dari sirkulasi keuntungan yang dihasilkan oleh program tersebut. Dengan skema insentif yang mencapai jutaan rupiah per hari per dapur, keterlibatan ini bukan lagi marginal. Ia sistemik.

Namun kontradiksi MBG tidak berhenti di situ. Ia juga terlihat jelas dalam aspek pendanaan. Pemerintah mengklaim bahwa MBG adalah bentuk pemenuhan hak dasar. Tapi pada saat yang sama, anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan (yang juga merupakan hak dasar) justru diabaikan. Di sini terlihat pilihan politik yang jelas, negara memprioritaskan program yang terlihat, yang dapat dengan mudah dikapitalisasi secara politik, dibandingkan investasi jangka panjang yang dampaknya tidak langsung. Makanan dijadikan simbol. Pendidikan dan kesehatan menjadi angka dalam laporan anggaran. Kontradiksi ini mengungkap bahwa MBG bukan sekadar soal kesejahteraan, tetapi juga soal citra dan kontrol.

Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak langsung terhadap anak-anak sebagai penerima manfaat utama program ini. Kasus keracunan massal bukan lagi insiden tunggal. Ia telah menjadi pola. Ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan di berbagai daerah. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikasi bahwa sistem yang dibangun tidak mampu menjamin hal paling mendasar yaitu keamanan. Dalam kondisi normal, program yang membahayakan kesehatan anak seharusnya dihentikan. Tapi MBG tetap berjalan. Keputusan untuk mempertahankan program ini, meskipun risiko sudah jelas terlihat, menunjukkan bahwa ada prioritas lain yang dianggap lebih penting daripada keselamatan. Dan di sinilah logika kekuasaan menjadi terang.

MBG bekerja dalam dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia tampil sebagai bentuk bantuan. Di sisi lain, ia membangun ketergantungan. Ketika kebutuhan paling dasar seperti makanan dimediasi oleh negara, maka hubungan antara negara dan rakyat menjadi semakin asimetris. Negara menjadi pusat distribusi. Rakyat menjadi penerima. Dalam jangka panjang, ini melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengorganisir dirinya sendiri. Padahal, di banyak tempat, mekanisme distribusi pangan berbasis komunitas sudah ada dan bekerja: warung lokal, kantin sekolah, jaringan solidaritas. Sistem-sistem ini lebih fleksibel, lebih responsif, dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata. Namun mereka tidak dipilih. Bukan karena tidak efektif, tetapi karena tidak sesuai dengan logika kontrol.

Dari perspektif yang lebih luas, MBG memperlihatkan bagaimana negara modern bekerja yakni bukan hanya melalui hukum dan kekerasan, tetapi melalui pengelolaan kehidupan sehari-hari. Ia mengatur bukan hanya apa yang dilarang, tetapi juga apa yang dikonsumsi, bagaimana didistribusikan, dan siapa yang berhak menerima. Dalam kerangka ini, kesejahteraan bukan sekadar tujuan. Ia adalah alat. Alat untuk membangun legitimasi. Alat untuk mendistribusikan sumber daya secara selektif.  Dan alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan.

Istilah “gratis” dalam MBG pada akhirnya menjadi problematis. Tidak ada yang benar benar gratis dalam sistem seperti ini. Biaya selalu ada, hanya saja tidak selalu terlihat. Ia bisa berupa anggaran yang dialihkan dari sektor lain. Ia bisa berupa risiko kesehatan yang ditanggung oleh penerima. Ia bisa berupa hilangnya otonomi masyarakat. Dalam semua bentuknya, biaya itu menunjukkan satu hal, bahwa kesejahteraan yang dikelola dari atas selalu datang dengan konsekuensi.

Melihat MBG hanya sebagai kebijakan yang perlu diperbaiki berarti menerima premis bahwa negara adalah solusi utama. Tapi jika kita melihat lebih dalam, masalahnya bukan pada pelaksanaan, melainkan pada logika itu sendiri. Selama kesejahteraan dikelola oleh negara, ia akan selalu berada dalam bayang bayang kekuasaan. Selama distribusi kebutuhan dasar bergantung pada birokrasi, ia akan selalu membuka ruang bagi kepentingan yang lebih besar daripada sekadar kesejahteraan. Pertanyaannya kemudian berubah. Bukan lagi “bagaimana membuat MBG lebih baik?”. Melainkan: “apakah kita ingin terus bergantung pada sistem seperti ini?”

Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan kemungkinan lain. Bahwa masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri. Bahwa solidaritas tidak harus dimediasi oleh negara. Bahwa kebutuhan dasar bisa dipenuhi tanpa harus melalui mekanisme kekuasaan yang terpusat. Ini bukan gagasan utopis. Ia sudah ada dalam berbagai bentuk, meskipun sering kali diabaikan. Dan mungkin justru di sanalah letak ancamannya. Karena sistem yang benar benar otonom tidak membutuhkan negara untuk bertahan.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar soal makanan. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja yaitu dengan memberi, sambil mengikat. Dengan membantu, sambil mengontrol. Dan selama kita masih melihat negara sebagai satu satunya sumber kesejahteraan, kita akan terus menerima apa yang diberikan. Termasuk konsekuensinya. Selama kita masih percaya pada negara sebagai penyelamat, kita akan terus diberi makan. Dan terus dikendalikan.